Istilah makar kembali menjadi sorotan setelah polisi menangkap sepuluh orang termasuk aktivis senior Sri Bintang Pamungkas menjelang Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (klik video). Kesepuluh orang ini dituding merencanakan makar atau menggulingkan pemerintahan sah, dengan alasan sehari sebelum unjukrasa itu mereka melangsungkan rapat yang membahas rencana menggulingkan pemerintahan Joko Widodo.

PENANGKAPAN dan tudingan itu memicu polemik karena sebagian pengamat hukum menilai tuduhan makar tidak bisa dikenakan begitu saja tanpa alasan yang tepat. Dalam diskusi di kantor Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta, Papang Hidayat dari Amnesty International mengatakan sejatinya hukum hak asasi manusia internasional tidak mengenal kata makar.

Menurutnya, yang diatur adalah pembatasan atau keleluasaan ekspresi tanpa kekerasan. Kalau perlu dibatasi apakah itu harus dikriminalisasi atau tidak. Ini diatur secara tegas dalam hukum hak asasi manusia internasional yang juga sudah diratifikasi oleh Indonesia.

“Negara diminta untuk membatasi segala bentuk advokasi kebencian berbasis kebangsaan, berbasis agama, dan berbasis ras atau etnik yang merupakan bagian dari satu hasutan untuk melakukan diskriminasi kebencian atau kekerasan,” tutur Papang.

Kriminolog Universitas Indonesia Eva Ahjani Zulfa juga menyoroti persoalan makar ini dengan lebih memusatkan perhatian pada penggunakan KUHP untuk menjerat kesepuluh orang itu. Polisi lanjutnya harus hati-hati dalam menggunakan pasal-pasal pemufakatan jahat ini.

“Makar apakah tepat diterjemahkan sebagai serangan. Serangan maknanya adalah serangan fisik. Kalau diterjemahkan seperti itu, kita bertanya-tanya nggak konsisten dong pasal 87 dengan terminologi itu sendiri. Karena yang namanya serangan fisik, permulaan pelaksanaan harus diterjemahkan sebagai adanya perbuatan mewujudkan kemampuan itu,” kata Eva. Artinya, kesepuluh yang ditangkap itu diragukan memiliki kemampuan melakukan makar sebagai sebuah serangan fisik.

Sementara Direktur Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Supriyadi Eddy Wadhyono mengatakan tidak ada terjemahan resmi mengenai makar dalam KUHP. Dari sekitar 15 putusan pengadilan yang diteliti ICJR, makar tidak dimaknai sebagai sebuah serangan.

“Karena tidak ada parameter jelas terhadap pengertian anslaag atau makar akhirnya pengadilan digunakan untuk mengkriminalkan teman-teman yang melakukan ekspresi sah secara damai, mungkin karena pikiran politiknya ingin mendirikan negara sendiri, merdeka, dan sebagainya. Maka kita perlu meluruskan kembali makna dari makar atau anslaag seperti apa yang diinginkan para pembuat undang-undang saat itu,” jelas Supriadi. ICJR mengajukan gugatan mengenai pasal-pasal berkaitan makar ke Mahkamah Konstitusi dan sampai saat ini belum ada putusan.

Memungkinkan Terjadi
Lain halnya dengan pakar komunikasi politik dari Universitas Budi Luhur Jakarta, Tjipta Lesmana yang mengatakan, upaya makar pada era reformasi saat ini masih sangat mungkin terjadi, yang dilakukan oleh kelompok yang tidak menyukai pemerintah. Hal ini terkait penangkapan beberapa aktivis yang diduga merencanakan atau akan melakukan makar, dengan memanfaatkan isu-isu yang menjadi kelemahan pemerintah, seperti ekonomi, sosial, maupun sentimen keagamaan.

“Terutama soal kemiskinan, terutama daya beli, itu penting sekali.Sepanjang rakyat cukup perutnya, cukup kenyang, itu jarang tergoda. Tapi kalau rakyat makin susah kehidupannya, kemiskinan semakin besar, itulah bibit subur untuk bangkitnya gerakan makar,” kata Tjipta Lesmana, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Budi Luhur Jakarta.

Diungkapkan dosen Ilmu Politik dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Bambang Suprijadi bahwa sejak Indonesia merdeka telah terjadi 46 kali percobaan makar, meski semuanya gagal. Hal ini menjadi bukti makar masih sangat relevan terjadi pada era reformasi.

“Makar itu muncul kalau pemerintah itu lengah. Pemerintah itu ada kelemahan-kelemahan yang bisa dibaca. Setiap ada kelemahan yang bisa dibaca muncul makar, kalau tidak ya tidak. Dan Indonesia itu sudah terkenal. Tadi saya katakan sampai 46 kali sejak Indonesia merdeka upaya-upaya makar itu, yang besar dan yang kecil,” kata Bambang.

Ditambahkan, rencana makar atau upaya perebutan kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan politik, sehingga upaya makar selalu dipengaruhi oleh situasi politik. “Makar itu banyak tunggangan politiknya. Jadi kalau politik itu memberikan peluang bagi dia untuk bisa berbuat makar, maka dia akan muncul sebagai upaya-upaya makar. Tapi kalau situasi politik tidak menginginkan, dia akan tidak muncul. Tapi kalau nanti suatu saat panas lagi, bisa ditunggangi, ada makar lagi.”

Menurut Polri
Di lain pihak Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan bahwa ada petunjuk pengerahan massa ke DPR/MPR sebagai upaya untuk mengganti pemerintah Indonesia yang sah. “Meng-hijack (membajak), mengambil massa GNPF (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa) MUI, kemudian dibawa ke DPR untuk menduduki DPR, melaksanakan Sidang Istimewa, dan setelah itu ujung-ujungnya pemakzulan atau menjatuhkan pemerintah yang sah,” jelasnya dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR.

Pengerahan massa itu, dilakukan pada unjuk rasa 212 atau Jumat (02/12/2016), sehingga polisi merasa lebih perlu menangkap 11 orang pada Jumat subuh sebelum aksi berlangsung. Mereka yang ditangkap antara lain adalah aktivis politik Ratna Sarumpaet, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani, putri presiden pertama Presiden Soekarno Rachmawati Soekarnoputri, pegiat politik oposisi Sri Bintang Pamungkas.

Kapolri mengatakan ada upaya untuk memaksakan Sidang Istimewa untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Namun Benny K Harman -salah seorang Wakil Ketua Komisi III, yang memimpin rapat kerja dengan Kapolri berpendapat penjelasan tentang indikasi makar tidak memuaskan. “Itu penjelasan itu sangat tidak kuat alasannya. Kayaknya ini hanya stretegi saja. Penangkapan itu dulu dilakukan untuk disahkan, kenapa tokoh-tokoh dari massa yang jutaan jumlahnya, supaya tidak terprovokasi. Begitu, sehingga mereka dipandang perlu untuk diamankan.” Kepolsian juga menangkap mantan Staf Ahli Panglima TNI Brigjen (Purn) Adityawarman Thaha, dan mantan Kepala Staf Kostrad Mayjen (Purn) Kivlan Zein.

Makar yang Lain Lagi
Tudingan makar tak hanya ditimpakan kepada mereka. Belakangan yang dijadikan tersangka makar adalah
Muhammad al-Khaththath. Penangkapan al-Kaththath terkait dengan aksi 313. Aksi itu berjalan tertib. Namun pimpinan aksi al-Khaththath, Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam (FUI), ditangkap oleh polisi karena diduga ingin melakukan makar terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Al Khaththath bukan pemain baru di panggung politik nasional. Jauh sebelum Aksi 313, aktivitas dan pernyataan pria bernama asli Muhammad Gatot Saptono ini sudah sering diberitakan oleh media massa.

Pada April 2008 silam, Al Khaththath menjadi target pemberitaan karena lantang menentang keberadaan kelompok Ahmadiyah. Saat itu, bersama sejumlah tokoh organisasi masyarakat Islam, Al Khaththath menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membubarkan Ahmadiyah yang mereka anggap sesat.

Selain menentang Ahmadiyah, al-Khaththath bersama FUI juga lantang menentang keberadaan penganut Syiah di Indonesia. Karena aksi-aksi itu, Khaththath dan organisasinya dicap oleh sebagian kalangan sebagai kelompok Islam garis keras.

FUI merupakan organisasi yang menghimpun sejumlah ormas Islam. Pembentukannya dilatari oleh aksi menuntut pembubaran acara diskusi dengan feminis Muslim asal Kanada, Irshad Manji, yang digelar di Yogyakarta. “FUI tidak percaya dengan pluralisme dan menganggapnya sebagai racun yang merusak iman. Ia memandang pluralisme itu mencampuradukkan semua agama dan menganggap semua agama itu benar. Menurutnya, itu tidak bisa diterima,” demikian laporan INFID pada 2016.

Bersama sejumlah ormas Islam lain seperti Front Pembela Islam (FPI), FUI pernah menelurkan wacara NKRI Bersyariah yang tujuannya adalah menerapkan hukum Islam di Indonesia. Al Khaththath tak hanya aktif di FUI. Sebelumnya, pria kelahiran Pasuruan 12 Juni 1964 ini sempat menjabat sebagai salah satu pimpinan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi politik Islam transnasional yang didirikan pada tahun 1953.

Hizbut Tahrir beraktivitas di seluruh lapisan masyarakat di Dunia Islam. Organisasi ini mengajak kaum muslim untuk melanjutkan kehidupan Islam di bawah naungan Negara Khilafah. Al Khaththath menjabat sebagai salah satu pimpinan HTI periode 2002-2004. HTI tak hanya bercita-cita mendirikan Khilafah. Organisasi ini juga menentang penerapan sistem demokrasi.

Nama Al Khaththath kembali diberitakan seiring dengan kontroversi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, September lalu, yang mengutip surat Al Maidah ayat 51. Pernyataan Basuki itu memicu terjadinya rangkaian demonstrasi besar di Jakarta. Massa menuntut proses hukum bagi Ahok, sapaan Basuki, yang dianggap telah menistakan agama Islam. Peran Al Khaththath dalam rangkaian Aksi Bela Islam jilid I dan II sebenarnya tidak terlalu besar. Setidaknya, sosok Al Khaththath kalah populer dibandingkan tokoh lain seperti Rizieq Shihab, Bachtiar Natsir, atau Ketua MUI Maruf Amin.

Sosok Al Khaththath baru menjulang setelah tokoh-tokoh utama dalam Aksi Bela Islam terjerat oleh persoalan hukum. Dia berhasil memulihkan lagi soliditas gerakan di tengah persoalan hukum yang menjerat tokoh-tokoh utama Aksi Bela Islam. Hal tersebut dibuktikan oleh Al Khaththath dengan cara menggalang Aksi Bela Islam 21 Februari 2017 atau yang dikenal Aksi Bela Islam 212 Jilid II. Meski tak seramai dua aksi sebelumnya (Aksi 411 dan 212 Jilid I), namun aksi tersebut tetap mampu menarik perhatian media.

Menurut Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Al-Khaththath dan empat orang pelaku lainnya diduga merencanakan aksi makar di lima kota besar setelah Pilkada 19 April. “Untuk kegiatannya tidak hanya di Jakarta saja, tapi dilakukan secara serentak di lima kota. Yang pertama di Makassar, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, dan kelima di Jakarta itu bersamaan,” terang Argo.

Tapi, kuasa hukum Al Khaththath, Ahmad Michdan membantah kliennya merencanakan aksi makar di lima kota besar. “Nggak benar. Jadi ada pernyataan bahwa Ustadz Khaththath menginisiasi itu nggak benar. Kita nggak tahu,” kata Michdan. Dia menegaskan pertemuan di rumah Khaththath itu merupakan rapat terbatas untuk kegiatan pemantauan tempat pemungutan suara (TPS) pada pilkada 19 April. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here