Ada beda sikap atas kisruh penerimaan siswa Akademi Kepolisian (Akpol) di Jabar. Kapolda Jabar Irjen Anton Charliyan yang oleh anggota DPR dinilai tak layak menjabat, dan oleh IPW didesak dicopot, sejauh ini baru mendapat teguran saja dari Kapolri.

“Saya sudah tegur,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, pasca kian merebaknya kisruh atas dikeluarkannya kebijakan prioritas putera daerah atau local boy dalam seleksi penerimaan anggota Polri 2017, utamanya Taruna Akpol. Semua tahu, yang jadi sasaran teguran adalah Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan.

Tentu, yang seharusnya bukan sekadar teguran yang dinanti publik. Tapi, sanksi berat. Apalagi, di mata Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa, langkah yang dilakukan Charliyan bisa membuat bangsa ini terpecah belah. Jadi, tidak layak jadi pimpinan di Polri.

“Orang-orang kaya Kapolda ini membuat bangsa ini pecah belah. Dulu dibenturkan antara Habib Rizieq dan masyarakat. Sekarang sektarian yang unsur-unsur separatis kan itu sebetulnya, mulai ada perbedaan-perbedaan,” kilah Desmond di Gedung DPR, Jakarta.

Setali tiga uang dengan Desmond adalah Neta Pane. Malah Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) ini meminta Mabes Polri memberhentikan Charliyan yang diduga menerapkan kuota khusus 51 persen kepada putra daerah untuk mendaftar taruna Akademi Kepolisian (Akpol). “Copot Kapolda Jawa Barat, umumkan hasil tim investigasi, umumkan hasil seleksi penerimaan Akpol, dan tindak semua aparatur Polda Jawa Barat yang menyebabkan kekisruhan,” katanya.

Lalu, apa yang sebenarnya telah terjadi? Menurut Tito, temuan sementara, Charliyan mengeluarkan kebijakan karena berusaha mengakomodir aspirasi dari masyarakat setempat. Celakanya, ketika kebijakan dan hasil seleksi diumumkan Charliyan, protes dilontarkan para orangtua dan peserta non-putra daerah yang tak bisa masuk.

“Kami turunkan tim Mabes Polri dipimpin Asisten SDM untuk meluruskannya. Sekarang sudah clear. Kami kembalikan sesuai aturan Perkap,” kata Tito. Perkap tersebut menunjukkan tidak ada rujukan perihal prioritas putra daerah dalam seleksi pemerimaan Taruna Akpol. Perkap tersebut berlaku untuk seluruh Polda, kecuali Polda Papua.

Kendati telah clear, Desmond tetap menyayangkan. Soal prioritas putera daerah sebagai bentuk seperatisme. “Kalau semua orang melakukan ini, maka akhirnya negara ini akan menjadi negara federasi,” kilah politisi Gerindra itu.

Neta juga sependapat, surat keputusan Charliyan sangat rasialis, intoleransi, diskriminatif, dan anti-kebinekaan. Kebijakan Charliyan sebagai langkah mundur, dan untungnya Mabes Polri mengambil alih kasus tersebut. Hanya saja pertanyaannya, apakah hukuman kepada Charliyan hanya sekadar teguran saja?

Apa kata Charliyan? Kapolda Jawa Barat ini malah mengakui sejak awal proses perekrutan calon anggota polisi tingkat Tamtama, Bintara, Akpol, hingga Sespim di Polda Jawa Barat, memang bermasalah. “Memang di awal sudah ditemukan ada penyimpangan. Kita juga sudah menangkap beberapa orang yang terlibat, ada anggota Polri dan calo. Makanya, saya ingin bersih-bersih,” ucapnya di Mapolda Jawa Barat, tanpa menyinggung kalau keputusannya sempat menimbulkan kegaduhan.

Charliyan menyebut, ada empat oknum panitia daerah yang tertangkap, yakni dua anggota Polda Jawa Barat, satu aparatur sipil negara Polda Jawa Barat, dan satu calo, yang melakukan pungutan kepada orangtua peserta, oleh Tim Sapu Bersih Pungutan Liar.

Menurut dia, karena praktik pungli ini, terdapat sekitar 219 peserta lolos padahal mereka sebetulnya tidak memenuhi persyaratan di berbagai aspek. “Di antara yang diluluskan itu ada yang anus corong, ambeien, dan yang lainnya. Apakah kira-kira mau yang seperti itu? Ada yang tidak memenuhi syarat,” katanya.

Polda Jabar kemudian mengganti panitia rekrutmen awal dengan yang baru. Hal ini membuat hasil pengumuman seleksi selalu mundur dari jadwal. “Sehingga kami beberapa kali mundur. Itu kenapa masalah nilai berubah-ubah. Malah mereka yang istilahnya punya masalah, kemudian dialihkan isunya ke (kebijakan) putra daerah,” katanya.

Soal adanya pungli diakui Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus. Para orangtua dimintai sejumlah uang dengan besaran Rp100 juta hingga Rp.300 juta perorang untuk memuluskan proses seleksi. Dalam pengungkapan ini, Tim Saber juga menyita uang sebesar Rp 1,8 miliar dari para tersangka. “Namun, setelah uang diserahkan, anak mereka tak lolos seleksi. Orangtua pun mengadukan masalah itu ke penyidik Polda Jawa Barat,” katanya.

Bagaimana dengan langkah Kapolda yang mengeluarkan Surat Keputusan penerapan kuota untuk putra daerah dan non-putra daerah, tanpa sepengetahuan Kapolri. “Ya begitu. Makanya dianulir,” kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto . Kapolda sempat membantah telah mengeluarkan surat keputusan tersebut. Namun Setyo menegaskan, “Kan sudah muncul itu Skep 702 itu.”

Setyo kemudian mengatakan, tim dari Asisten SDM Kapolri, Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) dan Propam akan mengevaluasi dan menilai ada tidaknya pelanggaran. “Kita ini organisasi besar, pasti ada (sanksi) nantinya,” katanya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here