BI mencegah dompet elektronik, penerbit uang elektronik, dan teknologi finansial disusupi transaksi pencucian uang dan terorisme. Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Eni V Panggabean di Jakarta, Rabu (13/9/2017), mengatakan BI menerbitkan PBI Nomor 19/10/PBI/2017 yang berisi kewajiban kepada penerbit Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) dan Uang Elektronik, Penyelenggara Transfer Dana, dan Dompet Elektronik untuk melakukan uji tuntas konsumen (Customer Due Dilligence/CDD). “Kami perluas ruang lingkup pengaturan ini, seiring pesatnya teknologi sistem pembayaran,” ujarnya. []

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here