Thursday, October 18
Home>>news>>in depth reporting>>Al Araf Sebut Pelibatan TNI Pilihan Terakhir
in depth reporting

Al Araf Sebut Pelibatan TNI Pilihan Terakhir

Direktur Imparsial Al Araf dalam diskusi yang digelar Rumah Kamnas dan Kordinatoriat Wartawan Parlemen bertajuk “Nasib RUU Terorisme” di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (3/10/2017), menegaskan pelibatan TNI dalam memberantas terorisme merupakan pilihan terakhir.

“Di sini, militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan presiden, dan pelibatan itupun merupakan pilihan terakhir,” ujarnya.

Al Araf juga menyebut, pelibatan militer dalam memberantas tidak perlu diatur dalam UU Terorisme karena sudah ada UU TNI dan akan lebih tepat jika pelibatan cukup mengacu pada UU TNI.

Menurut dia, langkah lainnya adalah pemerintah dan DPR membentuk undang-undang perbantuan sebagai aturan main lebih lanjut, untuk menjabarkan seberapa jauh dan dalam situasi apa militer dapat terlibat dalam operasi selain perang mengatasi terorisme.

Narasumber lainnya, yakni anggota Pansus Revisi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, Nasir Djamil, mengatakan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme harus diatur dalam Peraturan Presiden karena pelibatan militer harus dilakukan secara spesifik, dan dengan persyaratan tertentu.

“Menurut Menkopolhukam pengaturan keterlibatan TNI akan diatur lebih lanjut dengan Perpres, yakni akan mengatur prasyarat kondisi, mekanisme, prosedur, anggaran, legitimasi waktu, maupun kendali komando diatur dalam Perpres,” jelas politisi PKS ini.

Sedangkan peneliti Puskamnas dari Universitas Bhayangkara, Juni Thamrin, menyebut terorisme merupakan kejahatan yang menjadi ranah dari aparat kepolisian. Jadi, keterlibatan TNI dalam menindak terorisme hanya sebatas perbantuan.

“Persoalan seperti ini harus disemprit. Dan penyempritnya itu Presiden, Menkopolhukam sebetulnya cukup, cuma agak kurang wibawa sekarang. Padahal dulunya Menko kita jagoan betul,” kata Thamrin, yang juga menyoroti perlunya audit atau kotrol sosial dari masyarakat atas peran dan fungsi dari TNI, sebagaimana diatur oleh undang-undang.

“Lihat negara-negara yang menempatkan fungsi militernya dengan persis, itu negaranya aman malah. Malaysia dan Singapura sangat jarang kita mendengar, adanya teror,” katanya. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *