Selain Adu Domba Juga Waspada dengan Proxy War

Awasi, kawal dan lakukan deteksi dini upaya pihak-pihak yang senangnya mengadu domba. Tidak hanya mengadu domba warga atau masyarakat, tapi aparat pun jadi incaran adu domba.

Adu domba divide et impera yang dirasa saat ini semarak dan berkembang sangat luar biasa, hate speak (ujaran kebencian) terkait dengan issu keamanan, berita hoax melalui media sosial dan berbagai upaya pemikiran apa yang dikenal sebagai proxy war (perang proksi).

Lalu, apa proxy war sehingga begitu dianggap sebagai ancaman bagi keamanan? Itu bagian dari modus perang asimetrik. Kini berbeda dengan perang konvensional. Perang asimetris bersifat irregular dan tidak dibatasi oleh besaran kekuatan tempur atau luasan daerah pertempuran. Perang proxy war juga memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau kepemilikan teritorial lawannya.

Ujaran Kebencian
Kejahatan berbasis kebencian adalah kejahatan yang pelakunya dengan sengaja (berniat) memilih korbannya, atau dalam hal ini si pelaku memilih sasaran/target yang merupakan obyek dari kejahatan yang dilatarbelakangi kebencian terhadap ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan, etnis, jenis kelamin, orang cacat, atau orientasi seksual dari orang tersebut.

Kejahatan berbasis kebencian sebagai tindakan kriminal yang dilakukan pelaku terhadap seseorang, sesuatu, atau benda yang dimotivasi secara keseluruhan atau sebagian karena bias ras, etnis, warna kulit, agama dan orientasi seksual. Disebutkan, kejahatan ini ditujukan kepada kelompok anggota sebuah kelompok tertentu karena sifat keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut.

Bicara soal keamanan tidak bisa hanya bicara keamanan semata, ada aspek-aspek lainnya di antaranya masalah produktifitas, masalah lingkungan, masalah distribusi barang dan berbagai aktivitas sosial lainnya karena keamanan dalam perspektif sosial, banyak hal yang harus di tangani oleh seorang polisi yang membidangi Binmas

Pentingnya Polmas
Polri merupakan alat negara di bidang keamanan, tentu memiliki peran dan tanggungjawab memelihara Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sesuai amanat UU No.2 Tahun 2002 Pasal 5. Bahwa: “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.

Jadi dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang keamanan dalam negeri menggunakan pendekatan represif (penindakan) dan pendekatan preventif dan pre-emtif (pencegahan).

Jenis dan bentuk kejahatan selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat. Pola dan modus kejahatan juga kian berkembang sebagai dampak kemajuan teknologi.

Kompleksitas gangguan keamanan saat ini tidak lagi bersifat konvensional. Namun telah berkembang dalam bentuk-bentuk kejahatan lintas negara (transnational crimes), seperti pembajakan (piracy), kejahatan pencucian uang (money laundering), perdagangan gelap narkotika dan senjata (illicit drugs and arm), perdagangan manusia (trafficking-in persons), penyelundupan barang (smuggling), kejahatan mayantara (cyber crime), illegal logging, illegal mining, illegal fishing hingga berkembangnya jaringan terorisme internasional.

Dampak dinamika perkembangan lingkungan strategik (lingstra) dewasa ini, ragam pola dan bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan yang luar biasa. Kondisi ini tentunya berimplikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab Polri sebagai penyelenggara negara di bidang keamanan dalam negeri (kamdagri).

Kejahatan konvensional, seperti kejahatan jalanan, premanisme, banditisme, perjudian dll. kejahatan transnasional; seperti terorisme, illicit drugs trafficking, trafficking in persons, money loundering, sea piracy and armed robbery at sea, arms smuggling, cyber crime dan international economic crime; kejahatan terhadap kekayaan negara seperti korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, penyelundupan barang, penggelapan pajak, penyelundupan BBM; dan Kejahatan yang berimplikasi kontijensi seperti SARA, separatisme, konflik horizontal dan vertikal, unjuk rasa anarkis, dan lain-lain. (Direktur Binmas Polda Kepri Kombes Pol Sumirat di Batam, Rabu 18/10/2017).

Ket Foto: Direktur Binmas Polda Kepri Kombes Pol Sumirat (kedua dari kiri)

35 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *