Pengacara Sebut Syafruddin Temenggung Dipaksakan Bersalah

Syafruddin Arsyad Temenggung BISNIS JAKARTA

Jakarta, 9/7 (Breakingnews.web.id) — Kuasa hukum mantan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT), Ahmad Yani menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaksakan kliennya bersalah terkait perkara pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

“Juru bicara KPK dengan Komisioner KPK sudah menyimpulkan bahwa dakwaan mereka sudah terbukti. Loh, dia hadir di persidangan juga tidak, bagaimana dia bisa menyimpulkan. Itu namanya dia sudah bermain opini,” katanya, di Jakarta, Senin (9/7/2018).

Menurut dia, pernyataan tersebut justru berlawanan dengan fakta-fakta baru yang muncul di persidangan. “Terlalu prematur, tapi kalau menyatakan dari awal sudah terbukti, kami menyatakan sebaliknya bahwa fakta-fakta di persidangan menunjukkan tidak ada satu bukti pun yang menguatkan dakwaan jaksa,” katanya lagi.

Dikatakannya, salah satu fakta baru yang terkuak dalam sidang pada Senin ini adalah bahwa kliennya ternyata tidak terlibat dengan penanganan penyelesaian BLBI.

Pemberian SKL yang diberikannya adalah semata-mata mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat dari dua pemerintahan sebelumnya.

Pengacara itu juga menunjuk pada penyelesaian BLBI yang dilakukan melalui MSAA (Master Settlement and Acquisition Agreement) pada Pemerintahan Presiden Habibie (1998-1999) yang diteruskan pada Pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pelaksanaannya oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) waktu itu diketuai oleh Glenn Yusuf, dengan memberikan release and discharge (R&D) kepada mereka yang telah memenuhi kewajibannya sesuai MSAA.

Ia menjelaskan, dalam R&D itu ditegaskan, “Dengan telah diselesaikannya seluruh kewajiban oleh Pemegang Saham Bank Dagang Nasional Indonesia (PS BDNI) sesuai MSAA, Pemerintah membebaskan dan melepaskan PS BDNI, Bank BDNI, para komisaris dan direkturnya dari setiap kewajiban lebih lanjut untuk pembayaran BLBI. Pemerintah juga mengakui dan setuju tidak akan memulai atau melakukan tuntutan hukum apa pun atau menjalankan hak hukum apa pun yang dimiliki, bilamana ada, terhadap PS BDNI, Bank BDNI, para komisaris dan direkturnya, serta pejabat lainnya atas segala hal yang berkaitan dengan BLBI”.

“SAT menjadi Ketua BPPN pada April 2002, maka dia bukanlah pejabat yang berwenang saat itu, melainkan Glenn Yusuf. Kalau masalah ini yang dijadikan pangkal tolak dari peradilan perkara SAT adalah tidak tepat atau salah alamat. Karena penyelesaian melalui MSAA dan penegasannya pada R&D menyatakan jikalau ada masalah dalam penyelesaian BLBI ini harus diputuskan melalui pengadilan perdata, bahkan juga tidak akan melakukan tuntutan hukum apa pun,” katanya pula.

Ahmad Yani mengingatkan, permasalahan MSAA yang jelas dinyatakan di dalam perjanjiannya, jikalau ada dispute/perselisihannya harus diselesaikan dengan jalur perdata, tapi dalam kasus SAT ini, perihal MSAA yang sejatinya permasalahan perdata dengan sengaja mau ditarik menjadi kasus pidana.

“Hal ini sangat tidak adil bagi SAT,” katanya pula.

ANTARA

4,247 total views, 1 views today