Jakarta 30/8 (Breakingnews.web.id) — Terkait rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sistem zonasi untuk guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai upaya untuk memeratakan guru di Indonesia, Ketua DPR Bambang Soesatyo, Kamis (30/8/2018) meresponnya antara lain:

JANGAN BURU-BURU DITERAPKAN
Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud untuk memberikan penjelasan mengenai rencana untuk menerapkan sistem zonasi terhadap guru PNS di seluruh wilayah Indonesia dan tidak terburu-buru menerapkan sistem tersebut sebelum memiliki data yang valid

SURVEY UNTUK VALIDASI JUMLAH GURU
Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud bersama Pemerintah Daerah untuk melakukan survey guna memvalidasi jumlah guru di setiap daerah serta mengkaji secara mendalam pemetaan guru-guru di masing-masing daerah, agar sistem dapat berjalan secara efektif saat diterapkan;

DORONG PERBAIKAN INFRASTRUKTUR
Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud untuk memperhatikan unsur geografis dan mendorong perbaikan infrastruktur untuk sekolah yang berada di daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar), guna mendukung sistem zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) dan zonasi guru;

JANGAN ADA KELEMAHAN
Mendorong Komisi X DPR meminta Kemendikbud untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem zonasi yang sudah diterapkan di PPDB, agar kelemahan yang terjadi pada sistem zonasi PPDB tidak terjadi pada sistem zonasi guru PNS jika rencana tersebut diterapkan. []